07 January 2011

Pasokan Gas Defisit, Industri Manufaktur Stagnan

Jakarta - Defisit pasokan gas masih tetap menjadi hal yang mengkhawatirkan untuk industri manufaktur nasional. 

Hingga awal tahun ini dari total kebutuhan gas 1.520,74 juta metrik standar kaki kubik per hari (million metric standard cubic feet per day/MMscfd) untuk 17 sektor industri manufaktur pemerintah baru bisa menjanjikan pasokan 538 MMscfd untuk kebutuhan sepanjang tahun. 

Hal yang ironis, alokasi ini justru lebih rendah dari realisasi pasokan gas 2010 yang mencapai 584 MMscfd. 

"Padahal kami meminta pasokan minimal 801 MMscfd, sama seperti permintaan tahun lalu. Namun, kemudian kami diminta menurunkan permintaan hingga 796 MMscfd, sampai kemudian diberi patokan alokasi realistis sekitar 538 MMscfd," ujar Sekretaris Jenderal Forum Industri Pengguna Gas Bumi (FIPGB), Achmad Widjaja, di Jakarta, Jumat (7/1). 

Menurutnya, dengan kondisi tersebut industri terkait tidak berani untuk mematok pertumbuhan produksi untuk memenuhi pasokan dalam negeri maupun ekspor. 

"Tanpa kepastian pasokan gas industri manufaktur sulit untuk menargetkan pertumbuhan. Kalaupun ada pertumbuhan bukan karena volume produk meningkat, namun dari harga komoditas saja yang naik," ujar Achmad. 

Menurutnya, orientasi ekspor gas dari kontraktor kontrak kerjasama (KKKS) migas selama ini tidak memberi peluang industri dalam negeri untuk bisa mendapat kecukupan pasokan gas. 

Padahal bila menilik data Sepanjang 2009, dari total produksi gas bumi 3,024 triliun kaki kubik (trillion cubic feet/TCF), gas yang diekspor melalui pipa ke Singapura mencapai 219.485 MMscfd dan yang dikapalkan dalam bentuk gas alam cair (liquified natural gas/LNG) mencapai 390.450 MMscfd atau mencapai total 609.935 MMscfd. 

"Artinya memang belum ada kebijakan nyata dari pemerintah untuk prioritas memenuhi kebutuhan gas industri. Kami tidak bisa mencari pasokan lain karena selama ini pasokan gas hanya bergantung dari alokasi gas yang disalurkan melalui pipa miliki PT Perusahaan Gas Negara (persero) Tbk," paparnya. 

Karena itu, imbuhnya target pertumbuhan industri manufaktur yang ditetapkan pemerintah di kisaran 6% masih sulit dipenuhi 17 industri manufaktur tersebut. 

"Tanpa jaminan pasokan energi investor baru sulit untuk datang. Artinya sulit untuk menyerap tenaga kerja baru karena dengan kondisi seperti ini fokus kami hanya untuk mempertahankan tenaga kerja hingga 14 juta orang," ujarnya. 

Ia mencontohkan, industri keramik yang membutuhkan pasokan gas 130,65 MMscfd tahun ini hanya menargetkan mempertahankan produksi tahun ini di kisaran 243 juta meter kubik saja. 

"Pada Tahun 2010, dari 130 MMscfd dalaam kontrak dengan PGN, realisasinya hanya sekitar 60 MMscfd. Pertumbuhan yang kami dapat tertolong oleh kenaikan harga keramik di kisaran 6% per tahun," tuturnya. 

Hal senada diungkapkan Direktur Eksekutif Asosiasi Industri baja dan logam Indonesia (Indonesian iron and Steel Industry Association/IISIA), Edward Pinem. Menurutnya, karena keterbatasan pasokan gas beberapa pabrik di sektor ini kini hanya memproduksi baja dan logam setengah jadi. 

"Untuk produk jadi sudah ada beberapa pabrik yang memilih menjadi importir. Ini pilihan realistis yang menyedihkan karena di tengah kebutuhan baja dan logam yang semakin meningkat di dalam negeri tidak bisa diikuti dengan penambahan kapasitas produksi," paparnya. 

Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan pertumbuhan sektor industri yang bergantung dengan pasokan gas mulai dari makanan, minuman dan tembakau hingga industri logam dsarbesi dan baja sepanjang 2009 hanya berkisar 25,7% atau menurun dari pertumbuhan di 2008 di kisaran 26,3%. 

Selain industri manufaktur, tahun ini kebutuhan gas industri pupuk nasional mencapai 807 MMscfd. Industri Amoniak sekitar 120 MMscfd dan petrokimia membutuhkan 318 MMscfd. 

Direktur Industri Kimia Hulu, Kementerian Perindustrian Tony Tanduk menyatakan pemerintah masih membahas pengalokasian gas bumi per sektor industri sesuai dengan produksi gas nasional. 

"Kita sudah mengajukan kebutuhan gas industri ke Kementerian Perekonomian, dan saat ini masih dibahas pengalokasiannya bersama dengan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) serta Badan pelaksana Kegiatan Usaha Hulu (BP) Migas," tukas Tony. (Jaz/OL-3)

Dikutip dari mediaindonesia.com